Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang tidak tahu ancaman bencana dan kerawanan bencana di daerah masing-masing.
Selain itu, saat ini perlu segera dilakukan evaluasi skala nasional menyangkut kondisi geologis dan kondisi bangunan-bangunan di setiap wilayah.
Demikian yang terungkap dari wawancara dengan Direktur Humanitarian Forum, yang juga anggota Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Hening Suparlan, Ketua Tim Kajian Likuifaksi dan Tanah Longsor Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adrin Tohari, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono, dan Kepala Bidang Geodinamika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Cecep Subarya.
”Semua orang harus paham akan ancaman bencana yang ada di sekitarnya sehingga mampu hidup bersama situasi bencana tersebut,” ujar Hening menjelaskan.
Individu harus paham
Hening menegaskan, semua individu harus paham sehingga bisa mengantisipasi bagaimana saat terjadi gempa.
Individu tersebut, pertama, harus mampu melindungi dirinya sendiri. Kedua, harus menginformasikan kepada keluarganya bagaimana melindungi diri mereka. Ketiga, harus mampu melindungi harta bendanya.
”Mengingatkan keluarga itu penting karena mungkin saat bencana datang, ia tidak bersama keluarganya. Mungkin istri atau suami di tempat lain, anak di sekolah, lalu mereka itu harus bagaimana. Ia harus memberi tahu bagaimana cara-cara penyelamatan diri. Soal harta benda, misalnya mereka lalu mengasuransikan harta bendanya, menyimpan barang-barang berharga dengan lebih aman, mengatur listrik agar tak mudah terjadi hubungan pendek, mengatur jalur evakuasi di rumah, dan lain-lain,” ujar Hening.
Hal senada dikatakan Surono. ”Untuk itu, butuh kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan terkecil. Indonesia merupakan negeri rawan bencana sehingga perlu dibentuk bangsa yang mampu merespons bencana dengan benar,” katanya.
Tugas memberikan informasi secara luas kepada publik ada di tangan pemerintah daerah. Masalahnya, kata Hening, ”Masih jarang pemerintah daerah yang mengerti ancaman bencana yang ada di daerahnya, termasuk bencana gempa.”
Ia mencontohkan, setelah terjadi bencana gempa besar di Yogyakarta tahun 2006, ada bupati yang langsung mencari tahu tentang kondisi daerahnya, tentang ancaman bencana di daerahnya, ke ITB. ”Ia tak ingin kejadian serupa terjadi di wilayahnya,” ujarnya
Kendala lain, kata Surono, adalah jarak kebijakan dengan dampak kepada masyarakat sering kali jauh karena saat penyusunannya belum tentu melibatkan masyarakat dengan baik. ”Kebijakan itu harus disusun bersama-sama masyarakat. Masukan dari para ahli sangat penting,” katanya.
Evaluasi segera
Adrin dan Surono menegaskan perlunya pemerintah daerah segera mengevaluasi kondisi wilayah masing-masing menyangkut kondisi geologis dan memeriksa struktur bangunan demi mengurangi risiko bencana.
”Demi keselamatan warga, evaluasi harus dilakukan segera. Kejadian di Padang dan Jambi patut menjadi pelajaran penting bagi daerah lain,” kata Adrin.
Surono menekankan, ”Belum terlambat bagi setiap daerah untuk memeriksa kondisi wilayah, terutama bangunan seperti hotel atau kantor yang biasa menjadi tempat berkumpul banyak orang.”
Ambruknya Hotel Ambacang di Kota Padang menjadi contoh penting perlunya analisis risiko segera dilakukan.
Kewaspadaan ekstra patut dimiliki daerah ”langganan” gempa. Getaran yang datang rutin secara teknis melemahkan struktur bangunan yang dirancang kuat sekalipun.
”Kasus Hotel Ambacang bisa jadi terkait gempa-gempa kecil sebelumnya yang rutin terjadi di Kota Padang, terutama sejak tahun 2005,” kata Adrin. Oleh karena itu, evaluasi berkala penting dilakukan pengelola gedung atau bangunan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, tata ruang yang tepat disesuaikan dengan kerawanan bencana gempa juga dibutuhkan. Saat ini, menurut Cecep, Rancangan Undang-Undang Tata Informasi Geospatial Nasional yang di dalamnya mengatur antara lain tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional masih digodok di DPR.
”Yang saya khawatirkan adalah pelaksanaannya nanti kalau sudah disahkan. Siapa yang akan mengecek apakah UU itu dilaksanakan. Apakah izin mendirikan bangunan itu juga sudah menyertakan syarat yang sesuai dengan standar bangunan tahan gempa?” kata Cecep yang terlibat aktif pada penelitian Bakosurtanal tentang percepatan gerak tanah untuk memantau aktivitas lempeng tektonik.
Surono menegaskan, gempa akan terus terjadi, sementara gempa dan karakter tanah adalah dua wilayah yang tak bisa direkayasa. ”Gempa pasti akan terus terjadi dan karakter tanah secara luas sulit diubah dengan teknologi. Alamnya sudah begitu,” katanya. Yang bisa dilakukan di antaranya menghindari membangun gedung di kawasan rawan gempa atau meningkatkan kualitas bangunannya.
Hening menyarankan, pemerintah daerah perlu merencanakan pemindahan daerah permukiman dan gedung-gedung publik yang berdiri di atas daerah sangat rawan gempa demi mengurangi risiko bencana, atau segera memperkuat konstruksi rumah atau bangunan sesuai standar bangunan yang tahan gempa.
Sementara itu, bantuan logistik berupa makanan, selimut dan obat-obatan diketahui terus berdatangan sejak hari pertama gempa bumi di Padang, Sumatera Barat terjadi. Namun, hingga kini masih saja ada korban gempa yang mengeluhkan bantuan tersebut.
Menurut salah satu warga Korong Padang Bungo, Nagari (Kelurahan) Gadur, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang enggan disebutkan namanya, pembagian bantuan belum merata.
Dia memaparkan, ada satu keluarga yang mendapat selimut, beras, roti, dan mi instan dengan jumlah yang sesuai untuk kebutuhan tiga sampai lima hari.
"Tapi ada juga yang cuma dapat satu keluarga satu bungkus mi dan satu liter beras. Padahal mereka satu keluarga empat orang," ungkap seorang ibu yang ditemui di sebuah warung makan di Korong Padang, Minggu 4 Oktober malam.
Dia menambahkan, kondisi rumah hancur di desanya tercatat mencapai 80 persen. Di sana juga terdapat posko bantuan, namun dia mengeluhkan bantuan yang didistribusikan posko itu tidak merata.
"Sekira 200 meter dari posko itu, pembagian bantuan tidak adil. Harusnya 5 kilogram beras sudah bagus. Ini kelalaian panitia dan camat. Sama saja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan," keluhnya.
Dilain tempat, media massa di Malaysia, terutama media cetak, seperti Berita Harian, Utusan Malaysia, The Star dan The New Straits Times melakukan penggalangan dana kemanusian bagi korban gempa bumi di Sumatera Barat.
CEO CIMB Nazir Razak langsung menyerahkan bantuan sebesar 100.000 ringgit (sekitar Rp280 juta) dalam pembukaan rekening itu. Nazir Razak adalah seorang putra dari PM Malaysia Nazib Tun Razak dan ibunya Rosmah Mansor (istri Najib) adalah keturunan Padang, Sumatera Barat.
Nazir mengatakan, pihaknya akan menyiapkan 1.150 boks di seluruh cabang CIMB di Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailad. CIMB telah membeli Bank Niaga di Indonesia.
Media Prima, sebuah konglomerat media di Malaysia, yang memiliki koran Berita Harian, Harian Metro, New Straits Times dan jaringan TV3, TV7 dan TV9 membuka rekening penggalangan dana "Tabung Bencana" bekerjasama dengan Maybank.
Harian "Utusan Malaysia" sebagai salah koran berbahasa Melayu terbesar di Malaysia juga membukan "Tabung Gempa Nusantara" bekerjasama dengan Maybank.
Berbagai masyarakat Malaysia membuka berbagai teromol untuk menyalurkan bantuan dana kemanusian korban gempa bumi di Sumatera Barat. NUJ (National Union of Journalists) Malaysia mengumpulkan dana 1.660 dari berbagai wartawan Asean yang sedang mengadakan konferensi "Confederation of Asean Journalist" di Kuala Lumpur.
Pemuda Barisan Nasional (BN) Johor Bahru juga membuka saluran bantuan kemanusian untuk korban gempa di Sumbar. Ketua Pemuda BN Johor Bahru Khaled Mohamed mengatakan, pihaknya akan menggalang sumbangan dana dari para anggota sebanyak 14 partai politik yang berkoalisi ke dalam Barisan Nasional.
Diperkirakan dana yang akan terkumpul antara 25.000 - 50.000 ringgit yang akan disalurkan kepada lembaga yang berwenang. Dari berbagai Sumber: www.suaramedia.com
0 comments: